Materi Bimbingan Teknis

1. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi DPRD Terkait dengan PP No.16/2010 Tentang Tatatertib DPRD.
2. PERMENDAGRI No. 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011
3. Prosedur, metode dan teknik penyusunan peraturan daerah
4. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Tata Cara Penyampaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
6. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi DPRD Terkait dengan Legislasi Daerah Berdasarkan UU No.10/2004 dan Fungsi Pengawasan DPRD atas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Proses Siklus Anggaran Daerah.
7. Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
8. Teknik Penyusunan Anggaran (KUA, PPAS, RKA & RAPBD)
9. Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2010 sesuai permendagri no 25 tahun 2009
10. Pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai PERMENDAGRI no 13 tahun 2010
11. Pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai PERMENDAGRI 44 tahun 2007
12. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai UU no 32/2004 dan PP no 3/2007
13. PP no 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas, wewenang dan kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah
14. Tugas dan Peran Pimpinan dan Anggota DPRD Terkait dengan PP No.19/2010 Tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi.
15. Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran DPRD
16. Peningkatan Kapasitas DPRD Terkait dengan Tugas dan Peran Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Strategi Mensikapi LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan Berdasarkan PP No.03/2007 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
17. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan PP No.63/2009 Perubahan Atas PP No.09/2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
18. Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Gambut
19. Bahan sosialisasi undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada bintek DPRD Propinsi Riau
20. Optimalisasi Tugas Pokok & Fungsi Lembaga Kesekretariatan DPRD Terkait dengan Kedudukan dan Keuangan Protokoler DPRD.
21. Arah dan kebijakan program legislasi daerah
22. Pertambangan Menurut Undang-Undang Minerba Tahun 2009
23. Gambaran umum PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006
24. KUA, PPAS, kode rekening dan teknis penyusunan RKA, DPA serta anggaran kas
25. Teknis Penyusunan RKA-SKPD
26. Peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008
27. Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan APBD ta 2009
28. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007
29. Penyempurnaan penganggaran berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2007
30. Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai PP. No. 24 tahun 2004, PP. No. 37 tahun 2005, PP. No. 37 tahun 2006, PP. No.21 tahun 2007
31. PP no 43 th 2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
32. Sertifikasi hutan: instrumen baru dalam kebijakan kehutanan (forest certification: a “new” forest policy instrument)
33. Hambatan struktural pembaharuan kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia: intervensi IMF dan World Bank dalam reformasi kebijakan pembangunan kehutanan
34. Peningkatan kinerja dprd terkait standarisasi anggaran belanja dan laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD masa bhakti 2004 – 2009
35. Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd sesuai PP 24/2004, PP 37/2005, PP 37/2006, PP 21/2007, Permendagri 21/2007
36. Pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan daerah
37. PMK no. 7.PMK.05/2008 jo PMK no. 62/PMK.05/2007 jo PMK no. 45/pMK.05/2007 tentang perubahan kedua atas PMK45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dalam negeri
38. Kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2010 (Permendagri nomor 25 tahun 2009)
39. Fungsi anggaran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah
40. Penyusunan & pelaksanaan visi, misi dan program kerja DPRD / komisi
41. Pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan
42. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005,
43. Permendagri no 13 th 2006, Permendagri no 59 th 2007
44. Strategi keprotokoleran dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan
45. PP 8 tahun 2008 tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
46. Penyusunan renja SKPD
47. Prinsip dan tata cara pembentukan peraturan daerah
48. Master plan agromarinepolitan pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar sumatera utara
49. Perubahan: cara baru membangun negeri mewujudkan indonesia makmur dan bebas miskin 2015 negara maju 2020 negara maju dan kuat 2025 menuju negara kelautan adidaya
50. DPRD dalam pemerintahan daerah dalam perspektif uu baru
51. Tata Cara Penyampaian (LPPD) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
52. Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD sesuai PP. No. 24 Tahun 2004, PP. No. 37 Tahun 2005, PP. No. 37 Tahun 2006, PP. No.21 Tahun 2007
53. Strategi keprotokoleran dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan
54. Keputusan MK tentang beberapa pasal dalam uu.no.10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
55. Substansi, proses penyampaian dan norma penyusunan LKPJ Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2008
56. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007
57. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ) dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan derah (ILPPD) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007
58. Bahan pembahasan manajemen persidangan
59. Pengembangan Agro Marin Politan di Pesisir
60. Elemen-elemen penting materi undang-undang no 10 tahun 2008
61. Membangun komunikasi yang efektif melalui peran kehumasan
62. Pengantar keuangan daerah dalam rangka penyusunan APBD 2010, perencanaan dan kedudukan keuangan DPRD
63. Paradigma pemerintahan daerah
64. Pembekalan wawasan kebangsaan bagi pimpinan/anggota DPRD
65. Problematik pemilu 2009 (refleksi uu no.10 tahun 2008)
66. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005, Permendagri no 13 th 2006, Permendagri no 59 th 2007
67. Penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005
68. Permendagri no 13 th 2006, Permendagri no 59 th 2007
69. Permendagri 55 tahun 2008 tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya
70. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.1 tahun 2009
Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd sesuai PP 24/2004, PP 37/2005, PP 37/2006, PP21/2007, Permendagri 21/2007
71. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai uu no 32/2004 dan PP no 3/2007
72. PP nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
73. Materi pokok undang-undang no.10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
74. Strategi meraup suara dalam pemilu
75. Susunan dan kedudukan dprd kab/kota
76. Implementasi uu no. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
77. Teknik lobby dan negosiasi disampaikan dalam diklat kehumasan dan protokoler pemerintah daerah
78. Teknis penyusunan memoar lembaga legislatif dan eksekutif
79. Problematik seputar undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
80. Undang-undang partai politik no.2 tahun 2008 (lembaran negara no.2, tambahan lembaran negara 4801 tanggal 4 januari 2008)
81. Perubahan penting dalam uu no 10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
82. RUU SUSDUK MPR, DPR, DPD, dan DPRD
83. Sistem penyelenggaraan pemerintahan (di) indonesia
84. RKPD, KUA dan PPAS
85. Proses RKA-SKPD
86. Penguatan fungsi dan peran DPRD dalam dalam koridor undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terkait penyusunan rencana kegiatan DPRD dalam meningkatkan fungsi budgeting dan legislasi DPRD
87. DPRD dalam pemerintahan daerah dalam perspektif uu baru
88. Pengantar keuangan daerah dalam rangka penyusunan apbd 2010, perencanaan dan kedudukan keuangan DPRD
89. Tata tertib DPRD
90. Bahasa peraturan perundang-undangan
91. Lembaran daerah dan berita daerah
92. Program legislasi daerah
93. Prosedur penyusunan produk hukum daerah
94. Politik hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
95. Teknik penyusunan, jenis dan bentuk produk hukum daerah (UU 10/2004 dan permendagri 15/2006)
96. Landasan penyusunan perda
97. Sistematika naskah akademik
98. Krisis listrik dan latar belakangnya
99. Penyusunan rencana pembangunan ekonomi Aceh (business plan)
100. Penataan ruang untuk percepatan pembangunan aceh berbasis pengelolaan kekayaan potensial
101. Analytical hierarchy process
102. Markov processes: quantitative techniquesfor decision making (3rd asian ports & shipping 2005 surabaya) the port of rotterdam (por)
103. Pengelolaan kekayaan sda negara oleh daerah
104. UU 26 th 2007 tentang penataan ruang
105. Bahan rapat evaluasi kebijakan dalam rangka implementasi konvensi hukum laut internasional (Unclos 1982) di indonesia
106. Pengembangan energi arus-laut: tantangan kemajuan pengembangan arus pengembangan arus
107. Kerangka bepikir penegakan hukum, keamanan dan keselamatan Di laut
108. Pembangunan daerah
109. Reposisi peran strategis kemaritiman indonesia dalam lingkup regional dan global
110. Bantek penyusunan zoning regulation kawasan ekonomi khusus batam
111. Pengelolaan perbatasan antar daerah
112. Perbatasan antar negara
113. Blueprint pengelolaan energi nasional 2005 – 2025
114. Perencanaan pembangunan daerah cara baru membangun negeri
115. Perubahan: cara baru membangun negeri mewujudkan indonesia makmur dan bebas miskin 2015 negara maju, 2020 negara maju dan kuat 2025 menuju negara kelautan adidaya
116. Kebijakan publik: isyu strategis, UU 22/1999, UU 32/2004, UU 25/2004, persoalan kebijakan, pembangunan berbasis sda, pemekaran daerah, perbatasan
117. Kebijakan pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan nasional
118. Djuanda declaration: in historical perspectives
119. Revisi UU 32/2004 DPOD
120. Draft RUU jasa konsultan
121. Pengelolaan kekayaan negara
122. Hak tanggungan dan jaminan fidusia
123. Kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional
124. Rancangan instruksi presiden republik indonesia tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional
125. Integrasi nasional
126. Pembangunan industri maritim menuju negara kepulauan yang maju, kuat dan mandiri
127. Asset management system: breakthrough policy for value & financial engineering in spatial development
128. Pusat pemerintahan nasional di jabodetabekjur
129. Kebijakan perkotaan di indonesia
130. RUU jasa konsultansi
131. Kelembagaan kawasan khusus Batam – Bintan – Karimun
132. Pembangunan provinsi kepulauan
133. Tata pemerintahan provinsi kepulauan
134. Pengembangan agro marin politan di pesisir
135. A preliminary study on electricity generation by tidal current in alas strait
136. Manajemen strategis
137. Model kerjasama antar daerah
138. Bahan sosialisasi nilai-nilai kelautan indonesia “kelembagaan dewan kelautan indonesia”
139. Bahan sosialisasi nilai-nilai kelautan indonesia “implikasi unclos bagi pembangunan kelautan”
140. Organisasi publik dan bisnis
141. Perpajakan internasional
142. Pembentukan daerah otonom beberapa catatan
143. Pembangunan ekonomi di pulau-pulau kecil
144. Permasalahan pengembangan ketenagalistrikan nasional dan solusinya
145. Perencanaan pembangunan nasional mengarusutamakan pembangunan daerah tertinggal
146. Kawasan perkotaan
147. Pedoman pengelolaan keuangan daerah (PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006)
148. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional
149. Permasalahan dan solusi dalam pengelolaan dan pengembangan energi panasbumi nasional
150. Pengelolaan kekayaan negara
151. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas PP no. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
152. PP 37 tahun 2005 tentang perubahan atas PP no 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
153. PP no. 37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP no. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
154. Peraturan pemerintah no. 79 tahun 2006 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
155. Taxation without representation is robbery (PPH ps.21)
156. Jasa kena pajak, saat & tempat terutang ppn, faktur dan nota retur
157. Landasan hukum pemungutan ppn u.u.no. 8 tahun 1983, u.u.no.11 tahun 1994, u.u.no.18 tahun 2000
158. Master plan agromarinepolitan pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar sumatera utara
159. Kebijakan, permasalahan dan solusi PT. PGN (persero) tbk. Sebagai perusahaan publik dalam pengembangan infrastruktur gas bumi nasional
160. Reposisi kemaritiman indonesia dalam lingkup regional dan global menuju negara industri dan perdagangan antar bangsa
161. Pengelolaan sda pulau2 kecil di perbatasan
162. Strategi pengembangan pulau-pulau kecil terdepan
163. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan investasi di pulau-pulau kecil
164. Stasiun pasang surut bakosurtanal
165. Perencanaan dan penganggaran tahunan daerah
166. Reformasi birokrasi
167. RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD
168. Penyusunan rencana kementerian/lembaga
169. Rencana strategis pendidikan
170. Tata cara revisi dipa tahun anggaran 2007 sesuai Permenkeu no. 137/PMK.02/2006
171. Riset energi terbarukan kelautan (rancang bangun PLT arus laut)
172. Rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kekayaan negara
173. RPP pelimpahan kewenangan pemerintah kepada badan pengusahaan kawasan sabang
174. Konsep rencana tata ruang kelautan nasional
175. RUU jasa konsultansi
176. Rotterdam world port europe
177. Penyelenggaraan penataan ruang daerah “ sosialisasi undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang”
178. Sistem perencanaan pembangunan nasional (sppn) berdasarkan uu 25/2004
179. Sistem pengelolaaan aset lahan kawasan ekonomi khusus (Batam – Bintan – Karimun)
180. The geography of transport systems – international and regional transportation
181. Pembangunan wilayah dan kota berwawasan lingkungan implikasi uu 26/2007 tentang penataan ruang pembagian urusan pemerintahan
182. Kebijakan nasional pengembangan pariwisata bahari
183. Permendagri 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
184. Peraturan menter dalam negeri nomor 57 tahun 2oo9 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
185. Bahan sosialisasi uu no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas uu no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
186. DPRD dan penyusunan peraturan daerah (legislative drafting)
187. Tanggapan dan penyempurnaan atas konsep perubahan kua tahun 2007 dan kebijakan umum anggaran kota banjar, tahun anggaran 2008.
188. Substansi, proses penyampaian dan norma penyusunan LKPJ bupati/walikota tahun 2010
189. Mekanisme penyusunan anggaran (KUA, PPAS, RKA-SKPD dan R-APBD) tahun anggaran 2010 (sesuai Permendagri no. 25 tahun 2009)
190. Penyusunan APBD 2010 sesuai Permendagri 25/2009
191. Peraturan daerah kabupaten/kota tentang urusan wajib dan urusan pilihan (sesuai pp no. 38 tahun 2007)
192. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemeriksaan keuangan daerah
193. Sinergitas peran dan tugas dprd dengan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan good governance
194. Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
195. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
196. Strategi penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, 2009 – 2014
197. Pembentukan alat kelengkapan dan penyusunan tata tertib DPRD
198. Pembinaan & pengawasan kebijakan daerah
199. Pengujian peraturan daerah (judicial review)
200. Pengelolaan barang milik daerah sesuai pp no. 6 / 2006 jo pp 38/2008 & PMDN 17/2007
201. Bantuan keuangan kepada partai politik sesuai pp no. 5 tahun 2009 permendagri no.24 tahun 2009
202. Draft formulasi & simulasi bantuan keuangan kepada parpol sesuai pp no. 5 tahun 2009
203. Perubahan permendagri nomor 44 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan belanja pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
204. Undang-undang nomor 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: