Sudahkah Perusahaan Anda Berzakat ..???

Oleh Ahmad Kamaluddin Afif *)
 (Tulisan telah diterbitkan oleh koran Harian Pelita, Halaman 5, pada 21 Maret 2014) *

 

Salah satu objek zakat yang dikenal di dunia Islam dan tercantum di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UU No 23 Tahun 2011) adalah zakat atas badan usaha yang populer sebagai zakat perusahaan. Hukum  positif tentang zakat di Indonesia mengakomodir perkembangan fiqih zakat kontemporer yang memandang perusahaan merupakan objek zakat. Sesuai keputusan Muktamar Internasional tentang zakat di Kuwait tahun 1984 dan di Bahrain tahun 2010 bahwa perusahaan dikategorikan sebagai syakhsan i’tibaran (badan hukum yang dianggap orang) atau syakhsiyyah hukmiyyah karenanya perusahaan termasuk muzakki atau subyek zakat.

Gambar
Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan sebagai badan hukum (recht person). Proses bisnis yang timbul dalam transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasamadapat menghasilkan keuntungan yang melampaui nishab zakat.  Sejalan dengan asas keadilan Islam, seorang petani yang bekerja di bawah terik matahari dengan hasil terbatas harus mengeluarkan zakat saat panen jika mencapai nishab, maka keuntungan yang dihasilkan perusahaan sewajarnya juga terkena kewajiban zakat.

Kendati ada pendapat ulama yang tidak menyepakati zakat perusahaan, tetapi penetapan dasar hukum zakat perusahaan dapat dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang berbunyi hukmul hakim yarfa’ul khilaf  yang artinya “ketentuan penguasa/pemerintah mengatasi perbedaan pendapat.”. Setelah UU No 23 Tahun 2011 ditetapkan sebagai landasan hukum positif perzakatan, dimana zakat perusahaan menjadi salah satu objek zakat, tidak ada alasan lain untuk tidak taat pada aturan sebagaimana taat membayar pajak.

Dari sudut hikmahnya, zakat yang secara etimologis memiliki arti al-barakatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thuhru (kesucian), as-shalahu (keberesan) akan mendatangkan keberkahan, pertumbuhan, kesucian serta keberesan perilaku bagi orang atau perusahaan yang selalu berzakat (Fiqh Zakat Indonesia 2013). Perusahaan yang taat menjalankan zakat akan benar-benar menjaga kebersihan sumber dan penggunaan harta serta kinerja perusahaan. Maka, tidak sedikit kita jumpai perusahaan yang taat menunaikan zakat dengan benar, memiliki prestasi dan laba yang terus meningkat. Hal ini sesuai janji Allah di dalam Al Qur’an “..dan orang-orang yang mengeluarkan zakat karena mengharap ridha Allah, itulah orang-orang yang dilipatgandakan rezekinya.” QS Ar-Rum: 39). Sebaliknya, orang yang menolak mengeluarkan zakat yang merupakan hak orang lain, Allah akan memaksa mengambilnya dengan cara-cara yang Allah kehendaki, apakah melalui kesulitan, musibah/bencana, penyakit atau cara lain di luar prediksi manusia.

Gambar
Sampai sekarang harus diakui pengumpulan zakat perusahaan belum maksimal di negara kita. Potensi zakat yang menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai Rp 217 Triliun (Indonesia Zakat dan Development Report 2012’, (IMZ 2013), untuk zakat perusahaan memiliki porsi paling besar, yaitu Rp 114,89 triliun atau lebih dari 52 persen. Sedangkan yang terhimpun sampai saat ini baru sekitar Rp 2,1 Triliun atau 1% dari potensi yang ada. Namun kita bersyukur hingga saat ini dana zakat yang terhimpun telah mampu membantu lebih dari 2,8 juta mustahik atau lebih dari 9 % orang miskin di Indonesia. Maka bisa dibayangkan seandainya zakat yang terhimpun sampai 10,  30, atau 50 persen, niscaya akan menjadi kekuatan yang signifikan untuk mengatasi masalah kemiskinan di tanah air.

Gambar
Pengaturan kewajiban zakat perusahaan di Indonesia bukan satu-satunya di dunia, tetapi negara lain seperti Malaysia telah mewajibkan setiap perusahaan mengeluarkan zakat, bahkan harus dikelola melalui amil zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Demikian pula negara lain seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, selayaknya tidak ragu menggerakkan pengumpulan zakat perusahaan. Dalam sebuah diskusi dengan salah seorang direktur utama perusahaan nasional, yang juga sebagai juri dalam Investor Syariah Award, ia menyampaikan bahwa salah satu kriteria perusahaan syariah mendapat penghargaan ini adalah adanya ketaatan menunaikan zakat perusahaan. Adalah tidak etis dan tidak sempurna sebuah perusahaan mengaku “perusahaan syariah”, namun tidak taat dalam mengeluarkan zakat sesuai ketentuan syariah. Tentu saja ketaatan berzakat, tidak perlu menantiadanya penghargaan tertentu. Perusahaan tidak akan merugi, tapi justru akan tumbuh dan berkembang dengan taat menunaikan zakat perusahaan.

Secara teknis pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar, atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, dan kemudia  dikeluarkan 2,5 persen zakatnya dengan masa haul (batas waktu) perhitungan satu tahun. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menunaikan zakatnya, mulai dari sektor perbankan, asuransi, jasa, keuangan, komoditas perdagangan, sampai pertambangan.  Namun masih banyak yang belum menunaikan kewajiban agama yang amat penting ini. Sebagianmungkin ada di sekitar kita atau kita sendiri. Satu pertanyaan yang layak diajukan, Sudahkah Perusahaan Anda Berzakat? Saya, anda dan kita semua berhak mengingatkan. Rasulullah bersabda, “Barangsiapa menunjukkan menuntun pada kebaikan, baginya pahala kebaikan tersebut” (HR.Abu Dawud)

 

 

 

*) Penulis adalah Sekretaris Ekesekutif Institute for Regional Investment and Development Studies (IRIDS) , dan Relationship Officer Badan Amil Zakat Nasional

 

 

Referensi Pustaka:

Badan Amil Zakat Nasional, Fiqh Zakat Indonesia. BAZNAS, Jakarta 2013.

IMZ, Indonesia Zakat & Development Report 2012, Membangun Peradaban Zakat Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna. Jakarta, 2013.

*Gambar

TIDAK INGIN HARGA BBM NAIK? KE LAUT AJA

Oleh : Maulana Ishak, S.Pi
Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Sektor Real
(Institute for Regional Investment and Development Studies)
Asisten Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS
(Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

Gelombang protes terhadap penolakan kenaikan harga BBM santer terdengar selama 1 bulan penuh di bulan Maret 2012. Beragam reaksi muncul dari berbagai kalangan, mulai dari kaum buruh dan mahasiswa hingga politisi dengan dilatarbelakangi alasan yang berbeda. Salah satu alasan yang menjadi acuan penolakan kenaikan harga BBM adalah hasil perhitungan INDEF yang menyatakan bahwa dengan kenaikan BBM sebesar Rp 1.500 per liter maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan merosot menjadi 5,8 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini antara lain disebabkan oleh investasi yang jatuh akibat kenaikan suku bunga kredit. Sementara inflasi melonjak 3-4 persen sehingga daya beli masyarakat jatuh, di mana kaum miskin daya belinya berkurang sekitar 10 -15 persen.

Selain itu, jumlah kemiskinan meningkat 1,1 – 1,3 persen atau sekitar 1,5 juta penduduk akibat penurunan daya beli, meskipun aneka skema kompensasi sudah dijalankan. Secara keseluruhan pendapatan nasional atau PDB berkurang Rp 125 triliun dibandingkan apabila BBM tidak dinaikkan sehingga pertumbuhan ekonomi 6,5 persen. Fakta di lapangan pun berbicara, bahwa rencana kenaikan BBM yang sebelumnya direncakan 1 April 2012 memberikan efek psikologis terhadap kenaikan berbagai komoditas di sektor kehidupan lain, di antaranya kenaikan bahan pokok. Belum harga BBM naik, kenaikan harga minyak goreng curah sudah mencapai Rp 329 /kg; daging sapi Rp 1.385 /kg; gula pasir Rp 502/kg; cabe merah keriting Rp 2.309/kg; cabe merah biasa Rp 3.200/kg (per tanggal 30 Maret 2012). Keadaan ini tentu saja sangat memberatkan kalangan buruh, petani dan nelayan yang merupakan komposisi terbesar masyarakat miskin di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun berupaya menjawab tekanan dari masyarakat yang semakin anarkis di seluruh wilayah Indonesia dengan menggelar rapat paripurna untuk merumuskan kebijakan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Rapat paripurna yang digelar secara terbuka memperlihatkan bahwa adanya perbedaan sikap antar fraksi di dalam tubuh dewan yang diperlihatkan sikap 93 anggota dari fraksi Hanura dan PDIP, sedang sisanya tetap melaksanakan voting dengan hasil : 82 anggota dari fraksi Gerindra dan FPKS tetap bertahan pada opsi Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2011 tanpa penambahan ayat, namun 356 anggota memilih Opsi kedua yang menerima penambahan pasal 7 ayat (6)a Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan. Dari hasil keputusan tersebut, masyarakat sedikit lega dengan pembatalan rencana kenaikan harga BBM per tanggal 1 April 2012. Namun sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan untuk menyehatkan APBN dan menggali potensi energy dan sumberdaya mineral untuk memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan sektor ekonomi kelautan.

Si Biru Mampu Menyehatkan APBN

Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta km2 (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut territorial; 2,8 juta km2 perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km2 laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), Indonesia memiliki baragam potensi SDA kelautan yang besar. Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Menurut Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, potensi total ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 800 miliar dolar AS (Rp 7200 triliun) per tahun atau lebih dari tujuh kali lipat APBN 2009 dan satu setengah kali PDB saat ini. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 40 juta orang. Ekonomi kelautan semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan pergesaran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik.

Dari hasil studi yang pernah dilakukan oleh ahli perikanan dan kelautan IPB ini, dinyatakan bahwa Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,5 juta ton. Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 45 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5 juta ton/tahun. Sementara itu, total produksi budidaya laut dan tambak baru sebesar 2,5 juta ton (5% potensi produksi) pada 2007. Indonesia juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan sangat besar berupa industri makanan dan minuman, farmasi (seperti Omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), bioenergi, bioremediasi, genetic egnineering, dan beragam industri lainnya yang hingga kini hampir belum tersentuh pembangunan.

Penimbunan Energi dan Mineral oleh Si Biru

Richardson, (2008) menyatakan bahwa sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral, seperti emas, perak, timah, bijih besi, dan mineral berat. Di dalam lautan juga terdapat sekitar 10 triliun ton deuterium, sejenis isotop hidrogen yang mudah dipisahkan dari air laut dan merupakan bahan bakar utama bagi reaktor pembangkit energi sistem nuklir fusion, yang lebih aman ketimbang sistem nuklir fision. Dengan teknologi nuklir yang relatif aman ini, lautan sesungguhnya dapat mencukupi kebutuhan energi bagi umat manusia sejagat raya secara berkelanjutan. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantai Barat Sumatera dan Selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi.

Dengan optimalisasi kekayaan laut Indonesia, sudah barang tentu kebutuhan BBM dalam negeri dapat terpenuhi sehingga Indonesia mampu menetapkan harga jual BBM dan gas bumi dalam negerinya sendiri tanpa harus harus harus diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004. Pasal 72 ayat (1). Beberapa negara-negara telah mampu menjual bensinnya dengan harga yang ditetapkannya sendiri, Venezuela menjual bensin di dalam negeri dengan harga Rp. 585/liter; Turkmenistan : Rp. 936/liter; Nigeria : Rp. 1.170/liter; Iran : Rp. 1.287/liter; Arab Saudi : Rp. 1.404/liter; Lybia : Rp. 1.636/liter; Kuwait : Rp. 2.457/liter; Quatar : Rp. 2.575/liter; Bahrain : Rp. 3.159/liter; Uni Emirat Arab : Rp. 4.300/liter.

Betapa hebat Indonesia jika mampu mengoptimalisasikan potensi laut sebagai keunggulan kompetitif, tidakkah sang pemimpin memahami potensi negeri yang dipimpin? Sudah saatnya kita menjadi negara besar dengan “Berkah ekonomi kelautan” yang telah Tuhan YME anugerahkan, berakhirnya periode pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II di tahun 2014 adalah titik tolak perubahan bangsa, mau dibawa kemana arah pembangunan bangsa Indonesia? Hanya pemimpin yang memahami dan mampu mengoptimalisasikan potensi sumberdaya alam untuk kemajuan bangsalah yang layak untuk memimpin. Agar tidak ada lagi kepala keluarga yang menangis melihat buah hatinya busung lapar, agar tidak ada lagi siswa terluka saat belajar akibat gedung sekolah yang roboh.

Mengenal Ekonomi Indonesia

Selama tiga dekade pembangunan ekonomi masa pemerintahan Orde Baru, kita mengenal dua arus besar pemikiran dan strategi pembangunan ekonomi. Pemikiran pertama merupakan representasi kelompok teknokrat yang terutama diwakili Widjojo Nitisastro. Sedang pemikiran kedua dikembangkan kaum teknolog dengan tokoh sentralnya B.J Habibie.

Kelompok pertama mendasarkan konsep pembangunan ekonomi pada strategi industrialisasi yang bertumpu pada prinsip keunggulan komparatif (comparative advantage) yang mengacu pada teori Ricardian tentang perdagangan internasional dan industrialisasi. Mereka juga menekankan pentingnya stabilitas ekonomi makro dan keterbukaan ekonomi.

Sementara itu, kelompok pemikiran kedua cenderung ingin meninggalkan prinsip keunggulan komparatif dan lebih mengutamakan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Kaum teknolog dalam poros ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat hanya mengandalkan investasi (modal) dan tenaga kerja, tetapi membutuhkan kelebihan atau keunggulan lain seperti teknologi dan sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Kedua tokoh, baik Widjojo maupun Habibie, pada masa itu sama-sama mempunyai posisi yang strategis sebagai pembantu dekat Presiden Soeharto. Karena itu pula pemikiran mereka berpengaruh pada kebijakan pembangunan nasional. Kendati demikian, pemikiran kedua kubu ini dalam implementasinya. tidak berseberangan secara konfrontatif. Boleh dikata mereka saling melengkapi dan menentukan pola pembangunan Orde Baru.

Kebijakan pengembangan industrialisasi sendiri sebelumnya beroleh momentum ketika Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sumitro Djojohadikusumo meluncurkan rencana pengembangan industri diawal dekade 1950-an. Program Sumitro, mencakup pembangunan industri skala kecil, menengah, maupun besar. Sumitro melihat kenyataan sektor pertanian yang kurang memberi harapan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Menurutnya guna mencapai kemakmuran rakyat secepatnya, Indonesia harus langsung menempuh pembangunan industri substitusi impor untuk menggantikan barang-barang impor. Selain itu sektor pertanian dinilai menghasilkan nilai tambah yang rendah, sedangkan sektor industri mampu memberikan nilai tambah yang tinggi.

Semula hasil-hasil pertanian khususnya subsektor perkebunan seperti karet, kopi, teh, dan kayu gelondongan cukup mendominasi produk ekspor Indonesia. Namun sejak awal dasawarsa 1980-an, ekspor pertanian terus menurun. Bahkan data tahun 1995 menunjukkan ekspor produk pertanian tercatat hanya 8,3%. Sebaliknya, ekspor hasil industri terus meningkat dari sekitar 60% awal dekade itu hingga 83,9% dari total ekspor pada tahun 1995 (Supranto, 1998).

Sampai pada tingkat tertentu, visi pembangunan Orde Baru ternyata membuahkan hasil berupa pertumbuhan ekonomi yang rata-rata cukup tinggi, inflasi yang berhasil dikendalikan, kesejahteraan rakyat meningkat, dan kepercayaan dunia internasional dengan mengalirnya investasi yang cukup besar. Namun sayangnya, keberhasilan pembangunan itu pada saat yang sama juga menimbulkan dampak kesenjangan ekonomi, melonjaknya angka pengangguran, stabilitas politik yang rentan, hingga menyulut krisis ekonomi berkepanjangan.

Berkaca dari krisis ekonomi yang melanda negeri ini, tampak ada kesalahan dalam penerapan kebijakan ekonomi dimasa lalu. Pengalaman krisis menunjukkan bahwa kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan mengambil strategi pembangunan industri melalui substitusi impor, ternyata menjadi bumerang bagi Indonesia. Langkah pembangunan itu selain membutuhkan biaya mahal dan ketergantungan besar terhadap investasi, teknologi dan bahan baku, juga menciptakan ketergantungan politik kepada negara-negara industri maju.

Industri dengan titik berat pada usaha mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan menjadi prioritas pemerintah Orde Baru. Sektor-sektor industri seperti tekstil, elektronik, baja, dan mesin otomotif dibangun melalui kebijakan industrialisasi padat modal dengan memanfaatkan keunggulan tenaga kerja dalam negeri yang murah. Agar proses produksi dapat berjalan maka kelangkaan bahan baku industri dipenuhi dengan mengimpor dari luar, termasuk produk atau komoditas pertanian.

Strategi pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengikuti kecenderungan tersebut ternyata memerosokkan Indonesia dalam krisis ekonomi. Belajar dari kasus itu kiranya kita perlu merekonstruksi kembali strategi pembangunan ekonomi. Pemerintah hendaknya menerapkan strategi baru dengan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan-ketergantungan tersebut. Dalam kaitan ini kita perlu meningkatkan kemampuan produksi nasional melalui pelebaran kapasitas produksi yang bersumber dari sektor-sektor baru. Salah satunya adalah pertanian dan perikanan kelautan.

Oleh: Muhamad Iman Damara

PERBAIKI TRANSPORTASI JAKARTA: MAKA ANDA YANG PANTAS MEMIMPIN

PERBAIKI TRANSPORTASI JAKARTA: MAKA ANDA YANG PANTAS MEMIMPIN
OLEH : Maulana Ishak, S.Pi.
Staff Khusus Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS
Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

Setiap warga yang bermukim di Jakarta baik permanen maupun periodik tentu merasakan betapa panasnya suhu Jakarta yang diakibatkan laju pencemaran udara yang membentuk efek rumah kaca. sumber utama pencemaran udara di daerah perkotaan menyumbang 70% emisi NOx, 52% emisi VOC dan 23% partikulat (Department of Environment & Conservation, 2005). Data pelayanan STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunjukkan setiap harinya ada 1.500 penerbitan STNK motor baru. Apabila diasumsikan 1.500 motor baru menempuh jalan 50 km saja per hari, maka dapat diperkirakan kekuatan emisi (emission strength) yang menunjukkan volume emisi yang dikeluarkan per satuan waktu. Kekuatan emisi gas buang yang dihasilkan 1.500 sepeda motor yang dipakai setiap harinya berupa NOx sebesar 710,22 kg/detik; CH4 sebesar 355,11 kg/detik; NMVOC sebesar 8.519,648 kg/detik; CO sebesar 42.598,24kg/detik; N2O 3,99 kg/detik; CO2 259.136,54 kg/detik. Betapa besarnya pencemaran di Jakarta yang yang disebabkan oleh peningkatan pengguna kendaraan sepeda motor, walaupun dalam perhitungan belum memasukan penambahan pengguna mobil pribadi yang setiap harinya sebesar 300 mobil.

Secara nasional upaya reduksi emisi dari kendaraan bermotor telah diantisipasi pemerintah dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 141 tahun 2003, tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi,yang menyatakan bahwa standar Euro2 akan diterapkan mulai Januari 2005 untuk kendaraan tipe baru dan Januari 2007 untuk kendaraan tipe produksi yang sudah beredar. Hal ini dilakukan untuk menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor dikarenakan pada konsentrasi yang berlebihan zat-zat pencemar dapat membahayakan kesehatan manusia atau hewan, menyebabkan kerusakan tanaman, atau material, serta gangguan lainnya seperti berkurangnya jarak pandang, sedangkan bau konsentrasi zat pencemar di udara bebas dipengaruhi beberapa faktor seperti volume bahan pencemar; karakteristik zat; iklim (terutama curah hujan, arah dan kecepatan angin) serta topografi (Manik, 2007). Namun usaha yang telah dibangun sejak tahun 2005 terancam kandas akibat carut marut pengelolaan, terlebih lagi setelah maraknya kejahatan dalam angkutan umum yang menimbulkan keengganan dari warga Jakarta untuk menggunakan angkutan umum, dan memilih kendaraan pribadi sebagai alternatif sarana transportasi.

Ketidaknyamanan penggunaan angkutan umum ditambah kasus kejahatan pemerkosaan dalam angkutan berimbas terhadap penurunan pengguna jasa angkutan umum, dimana pada tahun 2002, pengguna angkot mencapai 38,2 persen masyarakat Jakarta. Jumlah itu terus menurun menjadi 12,9 persen pada 2010. Bahkan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan memprediksi pengguna angkutan umum di tahun 2012 akan terus menurun sampai pada angka 10 persen saja. Padahal salah satu upaya untuk menekan laju pencemaran udara dan penghematan BBM yang kini akan menghadapi kenaikan adalah dengan menghadirkan angkutan umum (angkutan masal) yang nyaman, aman, dan murah bagi warga Jakarta. Sehingga kecenderungan menggunakan kendaraan pribadi berubah menjadi menggunakan angkutan umum. Apabila 1500 pengendara sepeda motor dikonversi ke dalam sebuah bus dengan muatan 50 orang/mobil, maka akan menenakan kekuatan emisi gas buang 60 kali lipat dengan kekuatan emisi NOx sebesar 11,837 kg/detik; CH4 sebesar 5,918 kg/detik; NMVOC sebesar 141,994 kg/detik; CO sebesar 709,971 kg/detik; N2O 0,007 kg/detik; CO2 4.318,942 kg/detik, disamping itu mengurangi penggunaan bensin sebesar 6 kali lipat, sehingga dapat menhemat pengeluaran subsidi bahan bakar bensin sebesar Rp 5.847.300/hari dan Rp 2.134.264.500/tahun. Apabila dana efisiensi ini dipergunakan untuk memberi beasiswa kepada siswa yang kurang mampu sebesar Rp 6.000.000/tahun maka dalam setahun pemerintah kota Jakarta mampu memberikan beasiswa kepada 355 siswa kurang mampu setiap tahunnya.

Dengan pembenahan transportasi masal secara serius dengan menghadirkan transportasi masal yang murah, aman dan nyaman tentu akan berpengaruh positif pada perbaikan kualitas udara yang sangat sering dikeluhkan warga Jakarta, dengan ungkapan paling fenomenal “Neraka Bocor”, ditambah lagi mampu memberikan efisiensi subsidi BBM yang sangat besar dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Wahai para Calon Gubernur, PERBAIKI TRANSPORTASI JAKARTA: MAKA ANDA YANG PANTAS MEMIMPIN. Masyarakat dapat menilai keberhasilan anda dalam memimpin dan menyelesaikan masalah transportasi di tahun 2012-2017, adapun indikator keberhasilan yang dapat digunakan adalah terjadinya peningkatan persentase masyarakat yang menggunakan angkutan umum dan menurunnya jumlah STNK kendaraan pribadi yang diterbitkan perharinya.

Hormat saya.

Maulana Ishak, S.Pi
(ttd. Discan)

Melirik Pelabuhan Atapupu Sebagai Alat Investasi

Oleh Jack Koshan Narotama

atambuaBerdasarkan ketentuan UU No.43 tahun 2008 tentang wilayah negara, Indonesia secara geografis Republik Indonesia memiliki kawasan yang berbatasan langsung dengan 10 negara baik di wilayah darat maupun laut.

Perbatasan Negara sebagai kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertahanan keamanan harus diprioritaskan penataan ruangnya. Untuk itu, fungsi peran kawasan perbatasan didorong menjadi “beranda depan” Negara dan pintu gerbang internasional ke Negara tetangga.

Hal penting yang harus di perhatikan pemerintah RI adalah Percepatan Masalah Pembanguan Wilayah Perbatasan. Akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan teknologi, merupakan ancaman terhadap wilayah perbatasan RI yang dapat muncul setiap saat.

Salah satu wilayah perbatasan yang di miliki Indonesia terletak di Atambua dimana NKRI berbatasan dengan Negara tetangga Republica Democratica de Timor Leste (RDTL). Atambua juga ditetapkan sebagai kawasan pusat pelayanan kawasan perbatasan yang berfungsi sebagai simpul-simpul pertahanan sekaligus sebagai penggerak ekonomi.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi dan teknologi yaitu dengan dilakukannya pembangunan terminal lintas negara yang terletak di Mota’ain di kecamatan Tasifeto Timur yang merupakan pintu gerbang perbatasan RI dan Timor Leste, juga pembangunan pasar tradisional yang nantinya akan menjadi tempat pertemuan pembeli dan penjual dari kedua Negara yaitu Indonesia dan Timor Leste. Dan saat ini, di perbatasan RI – Timor leste yang terletak di Mota’Ain terdapat satu bank yang sering digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penukaran uang, baik oleh masyarakat RDTL maupun Indonesia

Pusat pelayanan tersebut akan mendukung tiga pintu perbatasan di kabupaten Belu yang terdiri dari Motaain, Turiskain, dan Metamauk.

Atambua sebagai pusat industri pengolahan dan perdagangan antar negara komoditas unggulan dan pasar di RDTL dan pulau-pulau sekitarnya, antara lain peternakan, kopi, jagung, dan hortikultura, dimana ekspor provinsi NTT saat ini terindikasi hampir 75 persen ke negara RDTL. Terakhir, yaitu Atambua sebagai simpul pelayanan utama dari pembangunan infrastruktur pelabuhan nasional Atapupu dan pengembangan pembangkit listrik di Atapupu, yang didukung infrastruktur jalan.

Keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan harus di tanggapi juga dengan kesungguhan oleh masyarakat di sekitarnya serta Pemda setempat, tanpa kerjasama yang baik, maka peningkatan perekonomian di daerah perbatasan dan di Atambua khususnya akan sulit untuk dicapai.

Pelabuhan Atapupu, Atambua

Pelabuhan Atapupu terletak di Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Atapupu merupakan pelabuhan yang sangat dekat dengan perbatasan Negara RDTL, sehingga hal ini sangat memungkinkan untuk membuat pelabuhan Atapupu menjadi pelabuhan antar Negara, dikarenakan letaknya sangat strategis dan memliki potesi yang sangat besar untuk semakin ditingkatkan aktifitas perdagangan dan bisnis didaerah tersebut.

Kini pelabuhan Atapupu memilki luas kurang lebih 26,800 m2 dengan luas dermaga 160 x 8 meter Meskipun pada saat ini Pelabuhan Atapupu hanya bisa menampung kapal dengan tonase sampai GT 1000 ton meskipun kenyataanya bisa mencapai GT 3000 ton. Namun pemerintah, melalui kementerian Perhubungan direktorat jendral perhubungan laut , terus meningkatkan fasilitas serta kapasitas pelabuhan Atapupu hal ini dapat di buktikan dengan dilakukannya pengerjaan perluasan pelabuhan Atapupu yang telah dimulai sejak April 2010 dilakukan pembangunan dermaga dengan panjang 50 meter dan lebar 6 meter, untuk perluasan dermaga sepanjang 8 meter, pelurusan dermaga lama dan baru sepanjang 3 meter dan pembangunan gudang seluas 800 m3. yang akan digunakan sebagai dermaga multipurpose/multi fungsi yaitu dermaga yang tidak hanya disandari kapal curah namun juga dapat disandari oleh kapal-kapal kontainer.

Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp. 7.149.000.000,- untuk perluasan pelabuhan Atapupu dengan kontraktor dari PT. Perkasa Jaya Inti Persada. Dan diharapkan pengerjaan nya dapat diselesaikan dengan secepatnya mengingat betapa semakin meningkatnya aktifitas bongkar muat di pelabuhan atapupu ini. Jumlah kapal yang masuk ke Pelabuhan Atapupu cukup padat. Pada tahun 2009 tercatat 485 kapal masuk ke pelabuhan ini.

Pelabuhan Atapupu ini merupakan pelabuhan regional, namun sudah dilengkapi fasilitas yang mendukung untuk ekspor dan impor seperti Kantor Bea Cukai (tipe B) dan Kantor Imigrasi. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Atapupu di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Belu, serta mengembangkan potensi usaha dan perdagangan di Kabupaten Belu.

Pelabuhan Atapupu Kabupaten Belu yang merupakan pelabuhan di wilayah perbatasan RI-RDTL sudah selayaknya naik status menjadi pelabuhan perdagangan antarnegara. Terkait peningkatan status pelabuhan Atapupu, Sejak April 2010 telah dilakukan pembangunan dermaga dengan panjang 50 meter dan lebar 6 meter yang akan digunakan sebagai dermaga multipurpose/multi fungsi yaitu dermaga yang tidak hanya disandari kapal curah namun juga dapat disandari oleh kapal-kapal container (peti kemas).

Saat ini secara teknis Pelabuhan Atapupu hanya bisa menampung kapal dengan tonase sampai GT 1000 ton meskipun prakteknya bisa sampai GT 3000 ton. Idealnya Pelabuhan Atapupu sebagai pelabuhan peti kemas perdagangan antar Negara harus bisa menampung kapal dengan tonase sampai GT 5000 ton. Apabila hal ini bisa dilakukan, tentu akan sangat bermanfaat bagi perekonomian Atambua secara khusus.

Sumber: http://beritadaerah.com/kolom/national/341

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN OTONOMI DAERAH

Oleh : Sudarmadji

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam; namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.

PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.

Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi mempunyai 6 kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/ Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.

Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan.

Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik.

Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap. Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal sertapenataan ruang.

Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development – WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :

• Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
• Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.

Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup perlu terlestarikan.
Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proposional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan melalui serangkaian pertemuan yang diikuti oleh berbagai pihak. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM OTONOMI DAERAH
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:
• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.
• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
• Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
• Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

2. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.
Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif

3. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

4. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

5. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Sisi lemah dalam pelaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional ang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :
• Regulasi Perda tentang Lingkungan.
• Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
• Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
• Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
• Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
• Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
• Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982. Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.

POTRET LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai fihak, serta ketegasan dalam penaatan hukum lingkungan.

Diharapkan dengan adanya partisipasi barbagai pihak dan pengawasan serta penaatan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak berhenti pada slogan semata. Namun demikian fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut.
• Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimbahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain
• Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.
• Keterbatasan sumberdaya manusia. Harus diakui bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.
• Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
• Lemahnya implementasi paraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
• Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
• Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
• Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerah-daerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifakasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dengan fakta di atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam pembangunan kita. Apakah kondisi lingkungan kita dari waktu ke waktu bertambah baik, atau bertambah jelek? Hal ini sangat diperkuat dengan fakta seringnya terjadi bencana alam baik tsunami, gempabumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, semburan lumpur dan bencana alam lain yang menyebabkan lingkungan kita menjadi turun kualitasnya. Tentu saja tidak ada yang mengharapkan itu semua terjadi. Sebagian bencana alam juga disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

PENUTUP
Begitu banyaknya masalah yang terkait dengnan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan. Masalah tersebut dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup. Di era otonomi ini tampak bahwa ada kecenderungan permasalahan lingkungan hidup semakin bertambah kompleks, yang seharusnya tidak demikian halnya. Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan lingkungan hidup tekait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya.

Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan hidup menjadi kurang diperhatikan dalam proses pembangunan, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain, dari hal-hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan.

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian didalam pelaksanaanya, termasuk dalam pengawasan, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betul-betul yang menyentuh kepentingan masyarakat.

DAFTAR BACAAN
1. Baiquni, M dan Susilawardani, 2002. Pembangunan yang tidak Berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Transmedia Global Wacana, Yogyakarta.
2. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
3. Marfai, M.A. 2005. Moralitas Lingkungan, Wahana Hijau, Yogyakarta
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002. Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda Propinsi DI Yogyakarta.
4. Slaymaker, O and Spencer, T., 1998. Physical Geography and Global Environmental Change.Addison Wesley Longman Limited, Edinburh Gate, Harlow.
5. Miller. G.T. Jr. 1995. Environmental Science Sustaining the Earth. Wadsworth Publishing Co.Belmont.
6. Sumarwoto, O (ed). 2003. Menuju Jogya Propinsi Ramah Lingkungan Hidup, Agenda 21 Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: http://geo.ugm.ac.id/archives/125

INSTITUTE FOR REGIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT STUDIES (IRIDS): Bersama Membangun Daerah

Gejolak reformasi yang disertai dengan gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, semakin mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan diatas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal. Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, telah dituangkan dalam bentuk UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi oleh UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah bukan sekedar mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Ditengah berbagai harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tersebut. Rendahnya kualtias sumber daya manusia (SDM) daerah menjadi alasan utama yang menghambat optimalisasi otonomi daerah dalam upaya mensejahterkan masyarakat selama ini. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk dapat mengawal berjalannya proses otonomi daerah, khususnya dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas para pelaku (sumber daya manusia) pembangunan daerah, agar siap dalam melakukan pembangunan daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Berawal dari keinginan yang mendalam untuk mengambil bagian guna menyempurnakan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah tsb, kami tergerak untuk membangun Lembaga Swadaya Masyarakat INSTITUTE FOR REGIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT STUDIES (IRIDS). Mengambil prinsip Social Enterpreuner, lembaga yang bertujuan sosial ini, menempati ranah kosong perhatian pembangunan selama ini. Pembangunan daerah sering kali menjadi anak tiri dari pembangunan-pembangunan di pusat. Padahal, sederhana pikir kami, daerah yang maju akan terakumulasi menjadi kemajuan suatu Bangsa, dengan satu syarat, rasa nasionalisme dan NKRI tetap menjadi yang utama.