Latar Belakang

Gejolak reformasi yang disertai dengan gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, semakin mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan diatas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal. Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, telah dituangkan dalam bentuk UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi oleh UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah bukan sekedar mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Ditengah berbagai harapan dalam pelaksanaan otonomi daerah di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tersebut. Rendahnya kualtias sumber daya manusia (SDM) daerah menjadi alasan utama yang menghambat optimalisasi otonomi daerah dalam upaya mensejahterkan masyarakat selama ini. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk dapat mengawal berjalannya proses otonomi daerah, khususnya dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas para pelaku (sumber daya manusia) pembangunan daerah, agar siap dalam melakukan pembangunan daerah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Berawal dari keinginan yang mendalam untuk mengambil bagian guna menyempurnakan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah tsb, kami tergerak untuk membangun Lembaga Swadaya Masyarakat INSTITUTE FOR REGIONAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT STUDIES (IRIDS). Mengambil prinsip Social Enterpreuner, lembaga yang bertujuan sosial ini, menempati ranah kosong perhatian pembangunan selama ini. Pembangunan daerah sering kali menjadi anak tiri dari pembangunan-pembangunan di pusat. Padahal, sederhana pikir kami, daerah yang maju akan terakumulasi menjadi kemajuan suatu Bangsa, dengan satu syarat, rasa nasionalisme dan NKRI tetap menjadi yang utama.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: